Hal : Sura Terbuka
Kepada Yth.
GUBERNUR Provinsi Papua Pegunungan
Di -
Wamena.
Dengan Hormat,
Salam kasih Kristus bagi Bapak Gubernur serta Kami sekalian Rakyat Papua Pegunungan.
Pada kesempatan ini saya sebagai Pemuda Papua Asal Yahukimo ingin menyampaikan pesan terbuka melalui surat ini, terkait Dinamika Persoalan para Pencaker CPNS Formasi 2024 yang tak kunjung mendapatkan jawaban pasti dari Bapak Gubernur & Dinas Terkait ( BKD PP ). Di mana dampaknya parah pencakar harus turun demo beberapa kali. Terakhir Terjadi pada Hari Senin, 30 Juni 2024, yang di terima langsung oleh Bapak Gubernur sendiri pada saat apel pagi di halaman Kantor Gubernur.
Dalam momentum ini saya ingin menyampaikan bahwa Dalam kehidupan Negara Demokrasi di erah Reformasi saat ini, siapa saja, dari golongan manapun memiliki hak yang sama dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Begitupula sebaliknya, setiap pemimpin yang di datangi rakyatnya wajib menerima, mendengar, menyimak dan kemudian memberi jawaban sebagai solusi dari substansi persoalan yang di sampaikan.
Sehubungan dengan Demo Pencaker CPNS Formasi 2024 Provinsi Papua Pegunungan Pada Hari Senin, 30 Juni 2025, di halaman Kantor Gubernur Wenehule Hubi, saya melihat ada yang salah dalam menafsirkan substansi persoalan yang di sampaikan oleh para pencaker ini.
Apa yang di sampaikan oleh Pancaker sesungguhnya merupakan ekspresi dari wujud kekecewaan yang di hasilkan oleh dampak dari ketidakadilan. Di dalamnya tidak ada transparansi yang di pertontonkan oleh Pemerintah Provinsi ( Gubernur & Dinas Terkait ) kepada para Pencaker OAP PP/LABEWA.
Hal yang salah menurut hemat saya di sini adalah :
1. Jika kita melihat & mendengar secara seksama, Para Pencaker hanya minta kejelasan dari Bapak Gubernur 251 formasi yang di kosongkan itu saja, tidak lebih. Apalagi sampai pada upaya menggagalkan hasil Seleksi Kompetensi Dasar ( SKD ) yg telah di umumkan beberapa waktu lalu oleh BKN Pusat. Dengan demikian Bapak Gubernur seharusnya cukup memberikan Jawaban atas petunjuk BKD alasan mengapa sampai 251 Formasi Afirmasi OAP PP/LABEWA itu bisa di kosongkan? Supaya para Pencaker bisa Puas.
2. Jawaban yang seharusnya menjadi tumpuan terakhir mereka untuk mendapatkan jawaban dari Bapak Gubernur, seketika sirna begitu saja karena Bapak Belum menyimak & memahami betul substansi persoalan yang di aduhkan kepada bapak sebagai jawaban.
3. Jawaban yang di dapatkan hanyalah pernyataan kosong yang penuh dengan muatan politis, yang sama sekali tidak ada urgensinya dengan tujuan mulia mereka ( Pencaker OAP PP/LABEWA )
4. Ekspresi yang di perlihatkan oleh Bapak Gubernur penuh dengan tendensi politik. Di mana tidak selayaknya di arahkan kepada para Pencaker, sampai menuduh "PROPOKATOR2" yang mau menghambat kepemimpinannya dalam membangun daerah. Bagian ini sudah sangat keliru & membingungkan para Pencaker. Karena mereka ini datang bukan karena moment politik, namun murni mencari hak lowongan pekerjaan mereka yg di duga ada indikasi yang sengaja mau di sembunyikan.
5. Dari Pernyataan Bapak terhadap para Pencaker di atas, seketika juga langsung mendapatkan respon dari Relawan dengan adanya Demo tandingan oleh Para Relawan JONES, Yang menamakan diri sebagai Forum peduli pembangunan, dengan Dalil untuk menjaga, melindungi & mengawal Kepemimpinan Bapak Gubernur dalam membangun daerah. Tujuan Demo Relawan/Forum ini jelas untuk menghalangi Para anak negeri yang sedang mencari keadilan kepada orang tuanya ( Pemerintah/Gub ). Hal ini terlihat jelas di lakukan sebagai bentuk pencitraan semata untuk mencari Simpati Gubernur tanpa melihat substansi persoalan yang sedang di perjuangkan oleh para Pencaker OAP PP/LABEWA.
Melihat dinamika yang sedang terjadi, perlu saya menyampaikan beberapa hal Kepada Bapak Gubernur sebagai solusi konkrit :
1. Perlu Bapak Gubernur memahami secara Jeli & cermat maksud substansi persoalan yang di sampaikan oleh para anak" Pencaker agar Bapak tidak salah tafsir.
2. Sesungguhnya Para Pencaker hanya minta kejelasan atas 251 Formasi CPNS Afirmasi OAP PP/LABEWA yang kosong ( tidak di munculkan ) pada saat pengumuman hasil SKD. Padahal sebelumnya ada. Oleh sebab itu jika Bapak Gubernur berkenan sudah bisa memahami substansi persoalan, maka selanjutnya Bapak Bisa membuka ruang diskusi/dialog antara Gubernur, BKD serta Pencaker, agar sama" bisa menemukan letak persoalan dan menemukan solusinya.
3. Tindak lanjut dari pada hasil diskusi/dialog jika di temukan ada kejanggalan di dalam internal Pemda ( BKD ), Maka Bapak Gubernur harus menegur dan perintahkan BKD agar bertanggungjawab untuk mengumumkan 251 formasi yang kosong tersebut. Namun jika letak persoalannya ada di BKN pusat dan KEMENPAN-RB Maka wajib Bapak Gubernur Menyurati secara resmi persoalan ini agar 251 Formasi yg di kosongkan ini bisa di kembalikan kepada anak" di daerah yang sedang menuntut keadilan dan transparansi.
4. Jika dari semua proses ini telah menemukan titik temu, barulah Bapak Gubernur bisa memerintahkan BKD untuk melanjutkan Tes Seleksi Kompetensi Bidang ( SKB ).
5. Untuk menghindari dugaan penyimpangan dari para Pencaker terhadap proses Pengumuman 251 formasi yang kosong, BKD harus umumkan secara terbuka kepada publik agar para Pencaker bisa puas dengan hasilnya. Selain itu publik juga bisa melihat dan menilai kinerja BKD dalam kepemimpinan Bapak Gubernur.
Terlepas dari persoalan yang telah di uraikan di atas, saya atas nama masyarakat ingin menyampaikan saran secara khusus kepada Bapak Gubernur agar dalam setiap demo atau moment lainnya, jangan sekali-kali menuduh pihak lawan politik yang memprovokasi situasi agar masyarakat turun demo atau pihak lawan sengaja buat cipta kondisi agar mengganggu pemerintahan yang sedang berjalan? Hal ini sangat keliru dan di luar ekspektasi lawan politik, bahkan semua orang yang ada di Papua Pegunungan.
Kita sudah sepakat bersama bahwa politik sudah berlalu maka semua hal yang di hadapi harus positif thinking, Karena semua yang terjadi adalah bagian dari dinamika sosial antara Pemimpin & rakyat yang sedang di Pimpinnya.
Selain itu pada kesempatan ini kami mohon Bapak Gubernur bisa memberikan teguran kepada Para Relawan JONES Yang menamakan diri sebagai Forum peduli pembangunan dengan tujuan menghalangi Para Pencaker tanpa memahami Substansi persoalan yang sedang di perjuangkan.
Hal ini sudah jelas membuat kegaduhan yg muaranya dapat merusak Citra Kepemimpinan Bapak Gubernur dalam menjalankan Pemerintahan serta pembangunan daerah. Dengan demikian otomatis wibawa dan martabat pemerintah daerah bisa tercoreng di depan mata publik akibat gerakan tanpa tujuan yg sedang di mainkan tersebut. Oleh sebab itu perlu ada edukasi tentang bagaimana cara memahami konteks persoalan dengan cermat dan bijak, agar tidak salah menafsirkan sesuatu yang dampaknya akan merugikan Pemerintahan yang sedang berjalan.
Sepatutnya Kita harus berpikir jernih dan sehat, karena sudah saatnya Kita bergandengan tangan membangun negeri ini tanpa adanya sekat di antara anak negeri. Apalagi sampai pada sekat politik yang telah berlalu. Setiap kita yang ada enta lawan atau kawan sebagai Orang Tua wajib merangkul untuk bersama" membangun negeri ini. Jangan lagi ada tendensi politik sampai mengorbankan nasib anak negeri. Mari berpikir untuk selamatkan mereka, bukan sebaliknya menangis karena nasibnya di Tanah/negerinya sendiri di abaikan.
Harapan & doa saya semoga surat saya sebagai pesan terbuka ini bisa di lihat, di baca dan di dengar oleh Bapak Gubernur untuk kemudian di tindak lanjuti demi menyelamatkan anak" negeri yang sedang menuntut haknya di kembalikan.
Demikian surat sebagai pesan terbuka ini yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Gubernur, dengan penuh harapan kiranya Bapak berkenan menerimanya.
Atas perhatian Bapak Gubernur saya sampaikan terimakasih. Tuhan Memberkati. Wa wa 🙏🙏
Momuna, 02 Juli 2024
Oleh ;
Pemuda Papua Asal Yahukimo
OKTO HESEGEM
