SURAT TERBUKA BUAT BPK GUBERNUR PAPUA PEGUNUNGAN

Hal : Sura Terbuka 

Kepada Yth.

GUBERNUR Provinsi Papua Pegunungan 

Di -

         Wamena.

Dengan Hormat,

Salam kasih Kristus bagi Bapak Gubernur serta Kami sekalian Rakyat Papua Pegunungan.

Pada kesempatan ini saya sebagai Pemuda Papua Asal Yahukimo ingin menyampaikan pesan terbuka melalui surat ini, terkait Dinamika Persoalan para Pencaker CPNS Formasi 2024 yang tak kunjung mendapatkan jawaban pasti dari Bapak Gubernur & Dinas Terkait ( BKD PP ). Di mana dampaknya parah pencakar harus turun demo beberapa kali. Terakhir Terjadi pada Hari Senin, 30 Juni 2024, yang di terima langsung oleh Bapak Gubernur sendiri pada saat apel pagi di halaman Kantor Gubernur.

Dalam momentum ini saya ingin menyampaikan bahwa Dalam kehidupan Negara Demokrasi di erah Reformasi saat ini, siapa saja, dari golongan manapun memiliki hak yang sama dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Begitupula sebaliknya, setiap pemimpin yang di datangi rakyatnya wajib menerima, mendengar, menyimak dan kemudian memberi jawaban sebagai solusi dari substansi persoalan yang di sampaikan.

Sehubungan dengan Demo Pencaker CPNS Formasi 2024 Provinsi Papua Pegunungan Pada Hari Senin, 30 Juni 2025, di halaman Kantor Gubernur Wenehule Hubi, saya melihat ada yang salah dalam menafsirkan substansi persoalan yang di sampaikan oleh para pencaker ini.

Apa yang di sampaikan oleh Pancaker sesungguhnya merupakan ekspresi dari wujud kekecewaan yang di hasilkan oleh dampak dari ketidakadilan. Di dalamnya tidak ada transparansi yang di pertontonkan oleh Pemerintah Provinsi ( Gubernur & Dinas Terkait ) kepada para Pencaker OAP PP/LABEWA. 

Hal yang salah menurut hemat saya di sini adalah :

1. Jika kita melihat & mendengar secara seksama, Para Pencaker hanya minta kejelasan dari Bapak Gubernur 251 formasi yang di kosongkan itu saja, tidak lebih. Apalagi sampai pada upaya menggagalkan hasil Seleksi Kompetensi Dasar ( SKD ) yg telah di umumkan beberapa waktu lalu oleh BKN Pusat. Dengan demikian Bapak Gubernur seharusnya cukup memberikan Jawaban atas petunjuk BKD alasan mengapa sampai 251 Formasi Afirmasi OAP PP/LABEWA itu bisa di kosongkan? Supaya para Pencaker bisa Puas.

2. Jawaban yang seharusnya menjadi tumpuan terakhir mereka untuk mendapatkan jawaban dari Bapak Gubernur, seketika sirna begitu saja karena Bapak Belum menyimak & memahami betul substansi persoalan yang di aduhkan kepada bapak sebagai jawaban.

3. Jawaban yang di dapatkan hanyalah pernyataan kosong yang penuh dengan muatan politis, yang sama sekali tidak ada urgensinya dengan tujuan mulia mereka ( Pencaker OAP PP/LABEWA )

4. Ekspresi yang di perlihatkan oleh Bapak Gubernur penuh dengan tendensi politik. Di mana tidak selayaknya di arahkan kepada para Pencaker, sampai menuduh "PROPOKATOR2" yang mau menghambat kepemimpinannya dalam membangun daerah. Bagian ini sudah sangat keliru & membingungkan para Pencaker. Karena mereka ini datang bukan karena moment politik, namun murni mencari hak lowongan pekerjaan mereka yg di duga ada indikasi yang sengaja mau di sembunyikan.

5. Dari Pernyataan Bapak terhadap para Pencaker di atas, seketika juga langsung mendapatkan respon dari Relawan dengan adanya  Demo tandingan oleh Para Relawan JONES, Yang menamakan diri sebagai Forum peduli pembangunan, dengan Dalil untuk menjaga, melindungi & mengawal Kepemimpinan Bapak Gubernur dalam membangun daerah. Tujuan Demo Relawan/Forum ini jelas untuk menghalangi Para anak negeri yang sedang mencari keadilan kepada orang tuanya ( Pemerintah/Gub ). Hal ini terlihat jelas di lakukan sebagai bentuk pencitraan semata untuk mencari Simpati Gubernur tanpa melihat substansi persoalan yang sedang di perjuangkan oleh para Pencaker OAP PP/LABEWA.

Melihat dinamika yang sedang terjadi, perlu saya menyampaikan beberapa hal Kepada Bapak Gubernur sebagai solusi konkrit :

1. Perlu Bapak Gubernur memahami secara  Jeli & cermat maksud substansi persoalan yang di sampaikan oleh para anak" Pencaker agar Bapak tidak salah tafsir.

2. Sesungguhnya Para Pencaker hanya minta kejelasan atas 251 Formasi CPNS Afirmasi OAP PP/LABEWA yang kosong ( tidak di munculkan ) pada saat pengumuman hasil SKD. Padahal sebelumnya ada. Oleh sebab itu jika Bapak Gubernur berkenan sudah bisa memahami substansi persoalan, maka selanjutnya Bapak Bisa membuka ruang diskusi/dialog antara Gubernur, BKD serta Pencaker, agar sama" bisa menemukan letak persoalan dan menemukan solusinya.

3. Tindak lanjut dari pada hasil diskusi/dialog jika di temukan ada kejanggalan di dalam internal Pemda ( BKD ), Maka Bapak Gubernur harus menegur dan perintahkan BKD agar bertanggungjawab untuk mengumumkan 251 formasi yang kosong tersebut. Namun jika letak persoalannya ada di BKN pusat dan KEMENPAN-RB Maka wajib Bapak Gubernur Menyurati secara resmi persoalan ini agar 251 Formasi yg di kosongkan ini bisa di kembalikan kepada anak" di daerah yang sedang menuntut keadilan dan transparansi.

4. Jika dari semua proses ini telah menemukan titik temu, barulah Bapak Gubernur bisa memerintahkan BKD untuk melanjutkan Tes Seleksi Kompetensi Bidang ( SKB ).

5. Untuk menghindari dugaan penyimpangan dari para Pencaker terhadap proses Pengumuman 251 formasi yang kosong, BKD harus umumkan secara terbuka kepada publik agar para Pencaker bisa puas dengan hasilnya. Selain itu publik juga bisa melihat dan menilai kinerja BKD dalam kepemimpinan Bapak Gubernur.

Terlepas dari persoalan yang telah di uraikan di atas, saya atas nama masyarakat ingin menyampaikan saran secara khusus kepada Bapak Gubernur agar dalam setiap demo atau moment lainnya, jangan sekali-kali menuduh pihak lawan politik yang memprovokasi situasi agar masyarakat turun demo atau pihak lawan sengaja buat cipta kondisi agar mengganggu pemerintahan yang sedang berjalan? Hal ini sangat keliru dan di luar ekspektasi lawan politik, bahkan semua orang yang ada di Papua Pegunungan. 

Kita sudah sepakat bersama bahwa politik sudah berlalu maka semua hal yang di hadapi harus positif thinking, Karena semua yang terjadi adalah bagian dari dinamika sosial antara Pemimpin & rakyat yang sedang di Pimpinnya. 

Selain itu pada kesempatan ini kami mohon Bapak Gubernur bisa memberikan teguran kepada Para Relawan JONES Yang menamakan diri sebagai Forum peduli pembangunan dengan tujuan menghalangi Para Pencaker tanpa memahami Substansi persoalan yang sedang di perjuangkan. 

Hal ini sudah jelas membuat kegaduhan yg muaranya dapat merusak Citra Kepemimpinan Bapak Gubernur dalam menjalankan Pemerintahan serta pembangunan daerah. Dengan demikian otomatis wibawa dan martabat pemerintah daerah bisa tercoreng di depan mata publik akibat gerakan tanpa tujuan yg sedang di mainkan tersebut. Oleh sebab itu perlu ada edukasi tentang bagaimana cara memahami konteks persoalan dengan cermat dan bijak, agar tidak salah menafsirkan sesuatu yang dampaknya akan merugikan Pemerintahan yang sedang berjalan.

Sepatutnya Kita harus berpikir jernih dan sehat, karena sudah saatnya Kita bergandengan tangan membangun negeri ini tanpa adanya sekat di antara anak negeri. Apalagi sampai pada sekat politik yang telah berlalu. Setiap kita yang ada enta lawan atau kawan sebagai Orang Tua wajib merangkul untuk bersama" membangun negeri ini. Jangan lagi ada tendensi politik sampai mengorbankan nasib anak negeri. Mari berpikir untuk selamatkan mereka, bukan sebaliknya menangis karena nasibnya di Tanah/negerinya sendiri di abaikan.

Harapan & doa saya semoga surat saya sebagai pesan terbuka ini bisa di lihat, di baca dan di dengar oleh Bapak Gubernur untuk kemudian di tindak lanjuti demi menyelamatkan anak" negeri yang sedang menuntut haknya di kembalikan.

Demikian surat sebagai pesan terbuka ini yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Gubernur, dengan penuh harapan kiranya Bapak berkenan menerimanya. 

Atas perhatian Bapak Gubernur saya sampaikan terimakasih. Tuhan Memberkati. Wa wa 🙏🙏 

Momuna, 02 Juli 2024

Oleh ;

Pemuda Papua Asal Yahukimo 

OKTO HESEGEM

Share:

Read More

SURAT TERBUKA

*SURAT TERBUKA*

Perihal : Orang wamena bukan teroris.

Kepada Yth,

1. Gubernur Papua Pegunungan 

2. DPR Papua Pegunungan

3. MRP PAPUA Pegunungan

4. Bupati Kabupaten Jayawijaya 

5. DPRD Jayawijaya 

6. Kapolda Papua 

7. Pandam Papua

8. Kapolres Jayawijaya 

9. Dandim Jayawijaya

Di_

Wamena, Papua Pegunungan,

Dengan Hormat,

Berhubungan dengan adanya sweeping dari pihak gabungan TNI/POLRI tanpa memahami kebiasaan hidup atau tradisi orang asli papua umumnya dan Papua Pegunungan (Wamena), sehingga Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, mendesak Kepada Pihak TNI/POLRI Junjung tinggi pada hukum adat atau budaya, agar tidak justifikasi alat perang budaya orang papua sebagai senjata api..

Wamena bukan kota teroris, Wamena adalah kota sentral Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, dan sektor lainnya. Jika TNI/POLRI menyita alat budaya orang asli papua, maka GMNI menilai tidak memahami tujuan negara yang sesungguhnya. Karena di negara Indonesia ada banyak latar belakang suku dan budaya berbeda. Dalam undang-undang perbab atau perpasal tidak menjelaskan alat perang tidak diperbolehkan untuk taru di rumah, TNI/POLRI yang baru dikirim ke Papua Pegunungan dan yang lama bertugas disini harus junjung tinggi pada ketentuan budaya dan adat-istiadat yang ada di tanah ini. Karena alat perang (anak Panah), tidak pernah gunakan sembarang, kecuali ada perang suku atau acara besar-besaran seperti Bakar Batu.

GMNI Jayawijaya tegaskan bahwa, tujuan datang ke wamena, Papua Pegunungan untuk melawan TPNPB, maka silahkan cari mereka di tempat mereka sana, jangan menakut-nakuti Rakyat sipil dengan kekuatan senjata, *Rakyat sipil bukan Teroris, Rakyat sipil bukan lawannya TNI/POLRI. Lawan TNI/POLRI jelas TPNPB, bukan Rakyat sipil. Jika gabungan TNI/POLRI datang menyita alat budaya, maka usir mereka. Pengusiran bukan melawan hukum, namun yang datang operasi di rumah Rakyat sipil itu yang melawan hukum. Karena alat perang seperti anak panah dan busur tidak pernah lari sembarang, kecuali perang suku atau ada kegiatan pesta adat. Tindakan TNI/POLRI begini sangat tidak etis dan mohon mengedepankan HAM*

GMNI Jayawijaya desak kepada Presiden Republik Indonesia, Kapolda Papua, Pandam Papua, segera tarik militer non organik yang datangkan di tanah papua. Karena kami menilai setelah datang bukan turun di tempat tujuan, namun justru operasi di Rakyat sipil dan hal ini menurut kami sangat keliru dengan tujuan datang di tanah papua, sehingga segera tarik militer non organik. Karena TNI/POLRI yang kirim di tanah papua tidak berpendidikan baik tentang kebiasaan hidup orang asli papua, sehingga setelah datang Rambutnya gimbal, Jenggotnya panjang labelkan sebagai OPM, padahal kebiasaan hidup begini sebagai identitas orang asli papua dan bukan hal baru. Ini kebiasaan hidup orang Papua dan sebelum Indonesia merdeka, orang papua sudah biasa hidup dengan tradisi ini.

Beberapa poin yang perlu GMNI tegaskan sebagai berikut:

1. Hentikan operasi militer di Rumah Rakyat sipil di kota Wamena.

2. Hentikan justifikasi Rakyat sipil yang rambutnya gimbal, jenggotnya panjang sebagai OPM.

3. Jangan menempati aset-aset yang bukan pos TNI/POLRI di Provinsi Papua Pegunungan dan 8 Kabupaten.

4. TNI/POLRI jangan berlindung dibelakang Rakyat sipil salah satu contoh, TNI/POLRI sedang menempati di distrik Walaik. 

5. 40 distrik, 328 kampung, di Kabupaten Jayawijaya bukan tempat OPM, kalau mau kejar silahkan di hutan sana.

6. Ketika TNI/POLRI berlindung dibelakang Rakyat sipil, OPM justifikasi Rakyat sipil sebagai mata-mata, sehingga Kapolres dan Dandim Jayawijaya segera tarik TNI/POLRI yang sedang menempati di beberapa distrik salah satunya saya uraikan di poin 5 diatas.

7. Kehadiran TNI/POLRI di beberapa distrik dinilai membawa ancaman dan duduki di beberapa distrik tujuan tidak jelas, sehingga GMNI Jayawijaya desak segera tarik kembali demi keamanan dan kenyamanan Rakyat sipil. Karena kehadiran TNI/POLRI menganggu psikologis Rakyat sipil yang selalu hidup dengan alam biasa dan yang kurang Pendidikan baik tentang kebiasaan hidup orang asli papua baru kirim ke tanah papua ini bisa tembak sembarang seperti kejadian di beberapa Kabupaten lainnya. Sehingga dimohon untuk segera tarik.

8. Noken, Gelang, kalung, baju, bermotif Bendera Papua, bukan senjata api atau senjata tajam. Operasi Tim gabungan yang dilakukan di kota wamena terlihat keliru dan tindakan begini justru membunuh psikologis Rakyat sipil.

9. Silahkan sweeping alat tajam seperti pisau dan parang sesuai titik koordinat yang sudah ditentukan oleh pimpinan, namun kami tegaskan jangan bikin aturan sendiri ibarat, operasi Rumah Rakyat sipil. Karena operasi tanpa ada surat ijin melawan hukum, apalagi operasi militer di Rumah Rakyat sipil.

10. Kewenangan TNI/POLRI dibatasi dengan hukum, bukan senjata api dan kewenangan jadi jaminan untuk operasi terhadap Rakyat sipil sesuka hatinya. 

11. Ini surat terbuka pertama setelah Pers hari jumat. Jika terus operasi militer di rumah Rakyat sipil, maka GMNI Jayawijaya akan konsolidasi masa dan siap turun jalan demi keamanan dan kenyaman Rakyat. Karena kami menilai semua issue yang di bangun tidak ada yang bisa dipertanggungjawabkan dan kami asumsi bahwa, dibalik semua permainan ini ada agenda terselubung, sehingga segera hentikan operasi militer. Orang wamena sudah pintar dan dewasa dengan issue propoganda yang dimainkan oleh oknum-oknum penguasa yang ada di negara ini.

*Rakyat Sipil wamena bukan teroris. Hentikan operasi militer di rumah Rakyat sipil.*

Demikian surat terbuka ini menjadi acuan untuk beberapa Pimpinan yang kami sebutkan diatas, agar kedamaian di kota ini terus di jaga tanpa membangun asumsi tidak benar terhadap Rakyat sipil.

*Hormat Kami Mengurus,*

*Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia.*

       *""" GMNI Jayawijaya """*

Ttd

Ignasius R Pekey

Ketua GMNI

Ttd 

Hengky Hilapok 

Sekretaris 

*Save Rakyat Sipil*

*Save Budaya Orang papua*

*Save identitas orang Papua*

*Hentikan operasi militer*

Share:

Read More

SEORANG MAMA BUPATI PANIAI BERSAMA ANAK

SEORANG MAMA BUPATI PANIAI BERSAMA ANAK

Mama memang adalah sosok yang luar biasa, seorang malaikat tanpa sayap yang selalu menghadirkan cinta dan perhatian tanpa syarat kepada anak-anaknya.

Meski anaknya adalah seorang pemimpin daerah seperti *bupati Paniai*, mama tetap menunjukkan kasih sayangnya dengan cara yang sederhana namun bermakna, seperti memberikan uang jajan. Tindakan ini menunjukkan bahwa bagi mama, perhatian dan kasih sayang tidak diukur dari seberapa kaya atau sukses anaknya, melainkan dari keinginannya untuk selalu memberikan yang terbaik. Ini adalah penghormatan dan pelajaran berharga bagi kita semua tentang cinta orang tua yang tulus dan abadi. Kasih sayang mama adalah harta yang tak ternilai, yang mengingatkan kita untuk selalu menghargai dan menyayangi mereka tanpa memandang latar belakang atau status kita.🫂😇🙏🏾💯

Share:

Read More

APRESIASI KHUSUS UNTUK SUKU LANNY DAN STRATEGI POLITIKNYA

APRESIASI KHUSUS UNTUK SUKU LANNY DAN STRATEGI POLITIKNYA

Oleh : Anduru Pahabol

Suku Lani memiliki naluri politik sama dengan jarum tajam atau pedang bermata dua, jika mereka tusuk di lobang sekecil apapun jarum akan tembus, sedangkan mereka menusuk daging gunakan pedang, maka daging tidak akan ada sisa karena pedang politik mereka bekerja maksimal menghancurkan semua saraf.

Kesatuan, dan persatuan mereka tidak bisa di kalahkan oleh siapapun, karena mereka adalah sarang semut dan sarang lebah, selalu berada menjaga kandang, marga, suku secara tertib, waspada setiap saat.

Jika mereka keluar untuk menggigit musuh maka mereka akan keluar dalam kesatuan sehingga musuh tidak bisa menahan menghadapi mereka.

Walaupun mereka terlihat perang dengan sesama suku dan suku lainya maka Amarah mereka hanya itu bertahan sebentar saja kemudian mereka bersatu Kembali, karena kesatuan mereka sama dengan pondasi kaki BUMI. 

"SUKU LANI INI LAYAK MENJADI PEMIMPIN DIMANAPUN", karena MEREKA itu  Api dan air, mereka bisa kasih panas  dan kasih dingin Susana.

Dimana mereka jalan keliling Bumi, disana mereka menaruh bekas dan tanda kaki mereka 

KARENA ITU SUKU LANI MAMPU. Memimpin dua periode menjadi Gubernur di Provinsi Papua Induk di Jayapura sedangkan Gubernur sebelumnya hanya satu-satu periode saja, mereka mencetak nama Di tinta manis di Provinsi induk itu dengan pembangunan yang anak cucuk akan bercerita.

_ Menjadi bupati di Pegunungan bintang selama 10 tahun bpk alm Wellington.(Di tempat suku lain) 

- Menjadi Bupati Mamberamo Raya DR. Jhon Tabo (di tempat suku lain).

- Terpilih Bupati baru orang Gunung di Kabupaten Jayapura DR Yunus Wonda (di tempat suku lain.

- Terpilih menjadi Gubernur Provinsi Papua Pegunungan. DR. Jhon Tabo, MBA dan akn memimpin di 8 Kabupaten Provinsi Papua Pegunungan kedepan.

______________________

Saat ini mereka terlihat lawan tetapi kemudian mereka pasti akan menjadi satu.

Tuhan taru suku ini untuk menjadi berkat, contoh agar semua suku yang di sebut ikut - ikutan, atau tidak punya kesatuan, jika mau menjadi PEMIMPIN di masa akan datang harus banyak belajar banyak dengan Suku LANI.

Lanny Jaya Mandiri 

Lanny Jaya Bersatu. 

#sorotan semua orang#

Share:

Read More

𝓣𝓪𝓴𝓽𝓪 𝓘𝓷𝓭𝓸𝓷𝓮𝓼𝓲𝓪 𝓢𝓮𝓶𝓫𝓾𝓷𝔂𝓲𝓴𝓪𝓷 𝓪𝓹𝓪 𝓭𝓲 𝓟𝓪𝓹𝓾𝓪

INDONESIA SEMBUNYIKAN APA DI PAPUA BARAT?

Oleh Gembala Dr. A.G. Socratez Yoman

Mengapa Papua Barat menjadi wilayah koloni  Indonesia yang diisolasi?

Apa yang penguasa kolonial firaun modern Indonesia sembunyikan di Papua Barat? 

Apa yang penguasa kolonial firaun modern Indonesia takutkan di Papua Barat? 

Pertanyaan-pertanyaan ini dimunculkan karena ada beberapa fakta sebagai berikut: 

1. Wartawan asing dilarang masuk di Papua Barat;

2. Wartawan nasional dilarang masuk di Papua Barat;

3. Diplomat asing dilarang masuk di Papua Barat;

4. Palang Merah Internasional dilarang masuk di Papua Barat?

5. Lembaga-lembaga kemanusiaan Internasional dilarang masuk di Papua Barat.

Sementara persoalan Papua Barat adalah sudah menjadi seperti  duri dalam sepatu Indonesia atau seperti duri dalam tubuh  bangsa Indonesia.

Semua masalah Papua seperti duri di dalam tubuh Indonesia  ini sudah menjadi seperti luka membusuk dan dan bernanah  di dalam tubuh bangsa Indonesia.

Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno menggambarkan persoalan konflik Papua Barat sebagai berikut:

“Ada kesan bahwa orang-orang Papua mendapat perlakuan seakan-akan mereka belum diakui sebagai manusia. Kita teringat pembunuhan keji terhadap Theys Eluay dalam mobil yang ditawarkan kepadanya unuk pulang dari sebuah resepsi Kopassus.”

“Situasi di Papua adalah buruk, tidak normal, tidak beradab, dan memalukan, karena itu tertutup bagi media asing. Papua adalah luka membusuk di tubuh bangsa Indonesia.” (hal.255).

“…kita akan ditelanjangi di depan dunia beradab, sebagai bangsa yang biadab, bangsa pembunuh orang-orang Papua, meski tidak dipakai senjata tajam.” (hal.257). (Sumber: Franz: Kebangsaan, Demokrasi, Pluralisme Bunga Rampai Etika Politik Aktual, 2015).

Sementara alm.Pastor Frans Lieshout, OFM sebagai Gembala dan Guru  Bagi Papua mengungkapkan: 

"..Orang tidak mau mendengar orang Papua, apa yang ada dihati mereka, aspirasi mereka. Aspirasi itu dipadamkan dengan senjata, kita harus mengutuk itu. Pendekatan Indonesia terhadap Papua harus kita kutuk. Orang Papua telah menjadi minoritas di negerinya sendiri. Papua tetaplah luka bernanah di Indonesia." (Sumber bacaan: Pastor Frans Lieshout. Gembala Dan Guru Bagi Papua. hal.399, 601).

Sedangkan ibu Dr. Anti Soleman dalam saat peluncuran 5 buku Seri Sejarah Politik, HAM dan Demokrasi di West Papua karya Markus Haluk di Graha Oikoumene, Jakarta, Kamis (15/6/2023) menyatakan, “Buku ini (karya Haluk) cerita tentang luka. Luka tentang Papua itu tidak saja ada pada kami seperti usia saya yang sudah 71 tahun, tapi luka itu sudah ada dalam hidup anak dan cucu kita, umurnya 17 tahun”.

Pendeta Gomar Gultom, Ketua Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) pada suatu diskusi tentang Papua pernah mengungkapkan:

"Persoalan Papua hari ini sudah seperti luka bernanah yang belum sembuh, belum kering nanahnya tapi muncul luka yang baru di atasnya" (Sumber: Pdt. Ronald Rischard Tapilatu: Membawa Keadilan dan Damai ke Tanah Papua: 2024, xvi).

Akar konflik Papua Barat yang sudah seperti duri dan luka membusuk ini  sudah dirumuskan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang sudah tertuang dalam buku Papua Road Map, yaitu 4 akar persoalan sebagai berikut: 

(1) Sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia;

 (2) Kekerasan Negara dan pelanggaran berat HAM sejak 1965 yang belum ada penyelesaian; 

(3) Diskriminasi dan marjinalisasi orang asli Papua di Tanah sendiri; 

(4) Kegagalan pembangunan meliputi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat Papua.

Penguasa Indonesia tidak bisa menghindar dari fakta-fakta ini. Pemerintah Indonesia juga tidak boleh bersembunyi  dibalik "jargon" NKRI harga mati di Papua Barat. 

Dunia semakin terbuka dan mengglobal dan tidak ada rahasia dan tidak ada tersembunyi. Media sosial telah menjadi alat interaksi sosial yang lebih cepat 

Solusi akar konflik Papua Barat bukan membatasi wartawan dan diplomat asing.

Solusi akar konflik Papua Barat juga bukan Daerah Otonomi Baru Boneka Indonesia dan Otonomi Kasus Nomor 2 tahun 2021.

Solusi yang lebih bermartabat, adil dan mendamaikan ialah dialog atau perundingan damai seperti persoalan Aceh, GAM-RI di Helsinki pada 15 Agustus 2005.

Terima kasih. Selamat membaca

 

Ita Wakhu Purom,  15 Juli 2024

Penulis: 

𝓓𝓻. 𝓢𝓸𝓬𝓻𝓪𝓽𝓮𝔃 𝓢𝓸𝓯𝔂𝓪𝓷 𝓨𝓸𝓶𝓪𝓷, 𝓜𝓐

1. Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua. 

2. Anggota: Dewan Gereja Papua

 (WPCC).

3. Anggota Konferensi Gereja-gereja Pasifik (PCC). 

4. Anggota Baptist World Alliance (BWA).

__________

Kontak:

1. 08124888458

2. 081288887882

Share:

Read More